DPRD Banyuwangi Setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

BARAK.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi baru-baru ini telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengatur tata kelola pajak dan retribusi daerah dengan lebih baik.

DPRD Banyuwangi Setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, bersama Wakil Ketua DPRD M Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto, dihadiri oleh anggota dewan lintas fraksi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati H. Sugirah, Sekda Mujiono, dan sejumlah kepala SKPD, camat serta lurah. Kehadiran para pejabat ini menandai komitmen bersama dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik.

Hj. Mafrochatin Ni’mah, ketua gabungan Komisi II dan III pembahasan Raperda PDRD, menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD. “Raperda PDRD ini bisa terselesaikan dengan cepat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Raperda ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menengah dan miskin. Jenis pajak yang dipungut antara lain PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), dan lainnya. Selain itu, terdapat retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Ni’mah menambahkan bahwa terdapat sanksi administratif berupa bunga 1 persen bagi pajak yang kurang bayar. Selain itu, Raperda ini juga memperkenalkan BAB baru tentang ketentuan penyidikan dan pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan bukti pembayaran pajak.

Pengesahan Raperda PDRD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, terutama dalam hal peningkatan PAD dan pemberian insentif kepada SKPD penghasil. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: ISI Surakarta dan Banyuwangi Berkolaborasi untuk Mendirikan Kampus Seni Budaya

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik pengesahan Raperda ini. Beliau berharap kebijakan baru ini akan membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Raperda PDRD ini, pemerintah daerah Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan tata kelola pajak dan retribusi yang adil dan transparan. Ini merupakan langkah maju dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan distribusi keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)