BARAK.ID- Pemerintah Kota Pematangsiantar menggelar upacara peringatan hari otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di halaman Balai kota, Jalanan Merdeka, Pada Kamis (25/04/2024) pagi.
Hari Otonomi Daerah 2024, Wali Kota Pematangsiantar Tekankan Pentingnya Ekonomi Hijau
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan yang bersejarah ini.
Upacara dimulai dengan pembacaan sejarah singkat otonomi daerah oleh Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar, Dedy Idris Harahap.
Setelah itu, Wali Kota Susanti membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dengan penuh semangat.
Mengangkat tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”, peringatan kali ini menekankan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
Selain itu, model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang juga dipromosikan.
“Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi,” jelas Susanti dalam sambutannya.
“Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable),” lanjut sambutannya.
Sementara itu, dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
“Kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh Wali Kota.
Dalam konteks ekonomi hijau, yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
“Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian secara keseluruhan,” ungkap Susanti.
Namun, di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program Pembangunan Nasional.
Program ini meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian Nasional maupun Daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Menyadari tantangan tersebut, Wali Kota berpesan kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskalnya, agar memanfaatkannya untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas infrastruktur yang baik dan lain-lain.
“Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” imbaunya.
Setelah sambutan, rangkaian upacara dilanjutkan dengan penyerahan Satyalancana Karya Satya oleh Susanti kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk masa kerja 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.
Sebanyak 11 orang menerima Satyalancana untuk 30 tahun pengabdian, 16 orang untuk 20 tahun, dan 15 orang untuk 10 tahun.
Upacara yang dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kota Pematangsiantar, Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para ASN ini menjadi momen yang penuh makna bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merayakan tonggak sejarah otonomi daerah dan menegaskan komitmen untuk terus memajukan daerah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keramahan lingkungan.
Peringatan ini menandai langkah baru bagi Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan visi pembangunan yang holistik, di mana kesejahteraan masyarakat, demokrasi, dan kelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama.
Dengan semangat kolaboratif dan inovasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Pematangsiantar siap menghadapi tantangan dan meraih peluang baru dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif untuk seluruh warga kota. (*)
Discussion about this post