Wali Kota Pematang Siantar Buktikan Komitmen Untuk UMKM di Rakornas PBJ 2023

PEMATANG SIANTAR, BARAK.ID – Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani, menandai kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa (Rakornas PBJ) 2023 dengan peserta dari berbagai penjuru negeri, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Wali Kota Pematang Siantar Buktikan Komitmen Untuk UMKM di Rakornas PBJ 2023

Rakornas yang merupakan forum penting dalam pembahasan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu, diresmikan dengan sebuah penampilan angklung massal yang juga diikuti oleh dr Susanti, mencerminkan sinergi dan harmoni dalam kerjasama pemerintah pusat dan daerah.

Menggandeng Santo Simanjuntak selaku Kepala Bagian PBJ dan Lahiri Amri Ghoniyu Hasibuan sebagai Plh Kabag Umum, dr Susanti bersama delegasi Pematang Siantar berpartisipasi aktif dalam agenda yang mengkaji tuntas praktik pengadaan nasional.

Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Rakornas PBJ kali ini membawa kabar baik bagi pelaku UMKM. Laporan LKPP menunjukkan terjadi peningkatan signifikan dalam pengadaan barang dan jasa dari UMKM, dengan realisasi yang mencapai Rp221,49 triliun hingga November 2023.

Angka ini merepresentasikan hampir 37,6% dari total pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi UMKM, mendekati target pemerintah sebesar 40%.

Teten menekankan bahwa capaian ini adalah langkah positif meskipun masih perlu usaha lebih untuk mencapai target yang ditetapkan. Ia menguraikan komitmen Kemenkop UKM dalam memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa, yang mencakup aspek pelatihan, pendampingan, pembiayaan, perizinan, serta sertifikasi yang akan memperluas akses dan meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

Baca Juga: Pelantikan Ketua STT HKBP, Bupati Simalungun Tantang Inovasi Teologis

Pada intinya, Rakornas PBJ 2023 menjadi momentum refleksi dan penajaman strategi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini tidak hanya merefleksikan potensi UMKM dalam menyokong perekonomian nasional, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam mengorkestrasi kebijakan yang pro-rakyat dan pro-bisnis lokal.

Di balik kegiatan seremonial, Rakornas PBJ ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM dan industri dalam negeri. Keseriusan pemerintah daerah diwakili oleh dr Susanti dan rombongan dalam mendukung arah kebijakan ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan ekonomi lokal, tapi juga dedikasi dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan bersama. (*)