Siantar Tegaskan Komitmen Integritas Pemilu dengan Pakta Bersama Forkopimda

PEMATANG SIANTAR, BARAK.ID – Dalam rangka persiapan pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024, kota Pematang Siantar melalui Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas kesiapan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif.

Siantar Tegaskan Komitmen Integritas Pemilu dengan Pakta Bersama Forkopimda

Kapolres Pematang Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno, bersama para pemimpin daerah setempat turut serta dalam kegiatan yang diadakan pada hari Senin, 6 November 2023.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar anggota Forkopimda tetapi juga sebagai forum untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dan penyelenggara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar Tahun 2024. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Ruang Serbaguna Pematang Siantar.

Walikota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran Forkopimda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Menurutnya, forum ini harus dijadikan sebagai wadah untuk membicarakan segala aspek terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum daerah, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas, dr Susanti menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Ia berharap stabilitas kamtibmas dapat terjaga, khususnya menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

Fokus lain dari rakor ini adalah penegasan tentang pendanaan kegiatan pemilu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023. Pemko Pematang Siantar telah menyiapkan dana hibah yang signifikan untuk menunjang kegiatan pemilihan. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematang Siantar, anggaran yang disediakan mencapai Rp25,2 miliar, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematang Siantar diberikan Rp6 miliar.

Pendanaan ini akan dicairkan dalam dua tahap, yakni 40% pada Tahun Anggaran 2023 dan sisanya sebesar 60% pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, untuk keperluan pengamanan, Polres Pematang Siantar akan menerima dana hibah sebesar Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pematang Siantar TA 2024.

Rapat koordinasi ini dibuka dengan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pematang Siantar, Ir Ali Akbar, yang menyampaikan dasar hukum pelaksanaan rakor tersebut berdasarkan SK Wali Kota Pematang Siantar dan SE Mendagri tentang pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan sinergitas di antara anggota Forkopimda dalam menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum dan memastikan kesiapan dalam menghadapi pemilu mendatang.

Penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas Hak Mutlak serta Berita Acara menjadi puncak acara, dilakukan oleh dr Susanti bersama dengan Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Muhammad Isman Hutabarat, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Nanang Wahyudi Harahap, serta Kapolres Pematang Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno.

Baca Juga: Pematang Siantar Tingkatkan Performa OPD demi Capai Target Akhir Tahun

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, Jurist Precisely Sitepu, perwakilan dari Dandim 0207/Simalungun, Kapten Inf GJ Sipayung, Plh Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Junaedi Sitanggang, serta pemangku kepentingan lainnya seperti FKUB dan FKDM Kota Pematang Siantar, dan para camat, kapolsek, serta Danramil se-Kota Pematang Siantar.

Dengan telah ditandatanganinya NPHD dan pakta integritas ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 dengan lancar, aman, dan penuh integritas. Ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi demokrasi di kota Pematang Siantar dan memperlihatkan komitmen kuat dari semua pihak dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat. (*)