JAKARTA, BARAK.ID – Menkopolhukam, Mahfud MD, memberikan klarifikasi soal surat yang ia kirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan keputusan dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Mahfud MD Kirim Surat untuk Jokowi
Rabu (18/10/2023), di tengah keriuhan Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Mahfud MD terlihat yakin dan penuh semangat setelah deklarasi pencalonannya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun, di balik sorotan mata banyak orang, ada sebuah surat yang menjadi misteri.
“Saya sudah kirim surat [ke Jokowi],” ungkap Mahfud singkat, tanpa mengungkapkan isi detail surat tersebut. Rasa ingin tahu publik kini tersulut. Apa yang sebenarnya disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kepada orang nomor satu di Indonesia?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat tersebut lebih bersifat sebagai pemberitahuan. Namun, pertanyaan yang muncul, mengapa Mahfud merasa perlu memberitahukan keputusan ini kepada Presiden?
Diluar kontroversi surat, Mahfud tampak optimis dengan visi besar yang ingin ia realisasikan. Ia memaparkan pendiriannya terkait pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, pembenahan hukum yang efektif bisa menjadi jawaban atas banyak permasalahan bangsa, mulai dari isu sosial, politik, hingga ekonomi.
“Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus, juga misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya,” ucap Mahfud dengan tegas.
Fokus Mahfud tampaknya tidak hanya pada penegakan hukum. Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan harapan banyak pihak yang mendambakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Selain itu, Mahfud menyuarakan keinginannya untuk memberikan jaminan terhadap investasi dan pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ia tidak melupakan aspek kemanusiaannya. Mahfud menggarisbawahi pentingnya memberi perlindungan kepada masyarakat.
Namun, salah satu pernyataan Mahfud yang paling mendapat sorotan adalah pendapatnya terkait demokrasi dan nomokrasi di Indonesia. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.
Baca Juga: PDIP Pastikan Mahfud MD sebagai Pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
“Demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang,” jelasnya.
Dengan visi dan misi yang diusungnya, Mahfud MD kini menjadi sorotan. Banyak pihak yang menantikan bagaimana ia akan menjalankan komitmennya jika terpilih sebagai wakil presiden. Namun, di balik semua itu, misteri surat untuk Jokowi tetap menjadi tanda tanya yang besar. (*)
