BARAK.ID – Pada pertengahan Juni 2024, gagasan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online memicu perdebatan sengit.
Korban Judi Online Tidak Layak Menerima Bansos!
Ide ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga pejabat tinggi negara seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Airlangga Hartarto dengan tegas menyatakan bahwa korban judi online tidak termasuk dalam kategori yang seharusnya mendapatkan bansos.
Menurutnya, tidak ada alokasi anggaran dalam APBN untuk tujuan tersebut.
“Korban judi online tidak layak menerima bansos karena tidak termasuk dalam kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan. Anggaran yang ada harus digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan,” tegas Airlangga, dilansir Barak.id via Kompas.com, Jumat (21/6/2024).
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyatakan pendapatnya.
Ia menegaskan bahwa penerima bansos yang diketahui menggunakan bantuan untuk berjudi, termasuk judi online, harus segera dicabut dari daftar penerima.
“Penggunaan bansos untuk kegiatan berjudi sangat tidak dapat diterima. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pemberian bansos itu sendiri, yakni untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ma’ruf.
Menanggapi kontroversi ini, Muhadjir Effendy kemudian meralat pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar di media massa tidak sepenuhnya akurat dan cenderung dipotong-potong.
“Sebenarnya, yang menjadi sasaran penerima bansos bukanlah pelaku judi online, melainkan keluarga mereka yang terdampak. Pelaku judi harus ditindak secara hukum karena perbuatannya jelas merupakan tindakan pidana,” ungkap Muhadjir.
Menurut Muhadjir, bansos ini ditujukan untuk membantu keluarga, terutama istri dan anak-anak yang menjadi korban dari perilaku judi online.
Keluarga tersebut seringkali mengalami kerugian materi dan kesehatan mental yang serius, bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung pada kematian.
“Keluarga yang menjadi korban harus dibantu karena mereka mengalami dampak yang sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun psikologis,” lanjutnya.
