BARAK.ID – Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang mencapai angka Rp496 triliun pada tahun Pemilu 2024, menciptakan gelombang pertanyaan di kalangan publik, terutama ketika dibandingkan dengan alokasi bansos selama pandemi Covid-19 yang lebih rendah.
Henri Subiakto Pertanyakan Lonjakan Anggaran Bansos di Tahun Pemilu
Perhatian ini semakin diperkuat oleh tanggapan kritis dari Henri Subiakto, seorang dosen Universitas Airlangga, yang mempertanyakan besarnya anggaran bansos di tengah tahun politik.
Melalui media sosial, Subiakto mengekspresikan keheranannya atas peningkatan signifikan dalam anggaran bansos, yang ia lihat sebagai suatu anomali mengingat tidak adanya krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi.
“Dagelan dan Drama Apalagi ini? Kita di 2024 ini dari sisi Anggaran seolah sedang mengalami Pandemi,” cuit Subiakto, memicu diskusi publik mengenai transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik, dilansir Barak.id, Minggu (4/2/2024).
Lebih lanjut, Subiakto menuntut penjelasan langsung dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengenai perencanaan dan alokasi anggaran bansos yang mengalami peningkatan hingga 12,4% dari tahun sebelumnya, mencapai Rp439,1 triliun.
Baca Juga: Prabowo Subianto Diterima Hangat oleh Ribuan Relawan Muda di JCC
Dengan mengajak pengikutnya untuk menyebarkan cuitannya, Subiakto berharap mendapatkan perhatian dan respons dari Menteri Keuangan terkait kebijakan tersebut.
Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa bansos adalah bagian dari instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dirancang bersama DPR, mencakup berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menghadapi El Nino.
Namun, penjelasan ini tampaknya belum cukup menjawab kekhawatiran dan pertanyaan yang diajukan oleh Subiakto dan sebagian masyarakat. (*)
