MEDAN, BARAK.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partai telah memberikan perlakuan istimewa ‘karpet merah’ kepada Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, ketika ia mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Medan.
Bobby Nasution Dinilai Telah Melakukan Pembangkangan Politik
Pernyataan ini muncul setelah terungkap bahwa PDIP sebelumnya memiliki calon walikota incumbent, Akhyar Nasution, yang kemudian memilih hengkang dari partai dan maju melalui koalisi partai lain.
“Saat kami memprioritaskan Mas Bobby, kami punya walikota incumbent. Kami bahkan sudah menentukan Sutarto, Sekretaris DPD kami, sebagai calon wakil,” tutur Hasto dalam sebuah konferensi pers di kantor TPN Ganjar-Mahfud pada Rabu, 8 November 2023.
Hasto menegaskan bahwa politik adalah bidang yang dinamis, dimana kekuasaan seringkali membawa pengaruh gelap yang dapat mengubah seseorang.
Kontroversi ini bertambah ketika Bobby Nasution, yang juga merupakan politisi PDIP, berinisiatif memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Deklarasi ini dilaksanakan di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, dengan kehadiran langsung Prabowo Subianto.
Reaksi PDIP terhadap tindakan Bobby ini cukup keras. PDIP Kota Medan menilai tindakan tersebut tidak etis secara politik. Boydo HK Panjaitan, Bendahara DPC PDIP Kota Medan, menegaskan bahwa Bobby seharusnya mengembalikan KTA dan mengundurkan diri dari PDIP sebelum melakukan deklarasi dukungan. “Secara etika harusnya kembalikan dulu KTA itu,” kata Boydo kepada wartawan.
Bobby dinilai telah melakukan pembangkangan politik dengan mendukung calon lain yang tidak sesuai dengan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang secara resmi mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.
Baca Juga: Bobby Nasution Tantang Norma PDIP, Nyatakan Dukung Prabowo – Gibran
“Itu suatu bentuk political disobedience,” ucap Hasto, menambahkan bahwa partai akan mengambil tindakan terhadap Bobby, yang dimulai dengan permintaan pengembalian KTA dan pengunduran dirinya.
Situasi ini tidak hanya menimbulkan keretakan dalam PDIP tetapi juga mempertanyakan kesetiaan politik Bobby Nasution. PDIP telah memberikan waktu kepada Bobby untuk memikirkan dan mengklarifikasi posisinya, tetapi hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil oleh Wali Kota Medan tersebut.
Konflik internal ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan besar dalam dinamika politik PDIP, khususnya di kota Medan, sekaligus menambah ketegangan menjelang Pilpres 2024 di mana PDIP berusaha mengkonsolidasikan dukungan untuk kandidatnya. (*)
