BARAK.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian guna mencapai kedaulatan pangan nasional.
Wali Kota dan Kapolres Pematangsiantar Saksikan Penandatanganan Kerjasama Kementan-Polri untuk Ketahanan Pangan
Acara penandatanganan yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti oleh Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, Kapolres Pematangsiantar, AKBP Yogen Heroes Bruno, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadis Ketapang), Pardamean Manurung, dari ruang Command Center di Balai Kota Pematangsiantar pada Kamis (25/04/2024).
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen kedua institusi untuk bekerja sama dalam memastikan keberhasilan program-program pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, Polri melalui Satgas Pangan yang telah dibentuk siap melakukan penegakan hukum apabila terjadi penyimpangan di bidang pertanian.
“Saat ini dibutuhkan kebersamaan untuk menyamakan persepsi. Kita menghadapi hal yang sama, yaitu krisis pangan yang diakibatkan oleh salah satunya badai El Nino,” ujar Kapolri dalam sambutannya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Kementan tengah menjalankan berbagai macam program guna memperkuat ketahanan pangan nasional, seperti penyediaan pupuk dan bibit gratis hingga pengembangan area sawah.
Untuk itu, beliau dengan sungguh-sungguh meminta bantuan kepada Polri untuk memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait ketahanan pangan.
“Swasembada bukan sesuatu yang sulit bagi negeri kita yang penting kita berkolaborasi,” tegas Menteri Amran Sulaiman, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Kolaborasi antara Kementan dan Polri ini mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia.
Dengan adanya dukungan penegakan hukum dari Polri, diharapkan program-program Kementan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang ditargetkan.
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyambut baik langkah strategis ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional.
“Sebagai daerah yang kaya akan potensi pertanian, Kota Pematangsiantar siap berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui implementasi program-program pertanian yang efektif dan terintegrasi,” ujarnya.
Kapolres Pematangsiantar, AKBP Yogen Heroes Bruno, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan program pertanian di wilayah Kota Pematangsiantar.
“Kami akan memastikan bahwa program-program Kementan dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta menindak tegas setiap upaya penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian kedaulatan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadis Ketapang) Pematangsiantar, L. Pardamean Manurung, menyambut positif kerjasama ini dan menyatakan kesiapan dinas yang dipimpinnya untuk berkoordinasi dengan Kementan dan Polri dalam mengimplementasikan program-program pertanian di tingkat daerah.
“Kami akan memastikan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Kementan, Polri, dan pemerintah daerah, diharapkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kedaulatan pangan dapat diatasi dengan lebih efektif.
Baca Juga: Pembangunan Jangka Panjang Pematangsiantar Digodok Lewat Musrenbang RPJPD 2025-2045
Kerjasama ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan terhadap sektor pertanian, tetapi juga mempromosikan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Langkah strategis ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan, serta mencapai target-target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terkait dengan pangan dan pertanian.
Dengan kolaborasi yang solid antar lembaga pemerintah dan dukungan masyarakat, Indonesia siap meraih kedaulatan pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. (*)