JAKARTA, BARAK.ID – Dalam sebuah pernyataan yang diucapkan pada Senin, Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritik kebijakan Uni Eropa yang melarang impor minyak sawit, seraya menyoroti peran sejarah Eropa dalam deforestasi selama era kolonial.
Prabowo Subianto Serang Kebijakan Proteksionis Uni Eropa
Kritik ini disampaikan menanggapi aturan baru Uni Eropa yang efektif pada April, melarang impor komoditas yang berkontribusi pada kerusakan hutan, termasuk minyak sawit, dimana Indonesia adalah produsen terbesarnya.
Prabowo, yang saat ini memimpin dalam jajak pendapat untuk pemilihan presiden Februari 2024, menegaskan bahwa meskipun hubungan Indonesia dengan Eropa umumnya baik, terdapat ketegangan terkait dengan kebijakan Uni Eropa. “Indonesia telah membuka pasarnya bagi produk Eropa, tetapi Uni Eropa membatasi impor produk Indonesia seperti minyak sawit, kopi, dan cokelat,” ujar Prabowo dalam forum yang diadakan oleh CSIS di Jakarta.
Uni Eropa melalui email menyatakan bahwa peraturan tersebut adalah standar umum yang berlaku untuk semua komoditas, tidak terbatas pada satu negara, dan bertujuan untuk mendorong perdagangan yang bertanggung jawab lingkungan.
Uni Eropa merupakan pembeli minyak sawit Indonesia terbesar ketiga sebelum larangan ini diberlakukan. Prabowo menyampaikan bahwa Eropa, selama masa kolonial, telah memaksa Indonesia menanam komoditas seperti teh, kopi, karet, dan cokelat yang berdampak pada deforestasi. Indonesia, yang pernah berada di bawah kolonial Belanda, mengalami eksploitasi sumber daya alamnya.
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Dugaan Aparat Tak Netral, Perludem: Cuti Dulu!
Prabowo menekankan keinginannya akan kesetaraan dalam perdagangan, bukan proteksionisme. Hal ini penting mengingat Indonesia sebagai produsen utama kopi, cokelat, karet, dan produk kayu, dengan ekspor sekitar 6 miliar euro yang akan terdampak oleh Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan dampak signifikan aturan tersebut pada ekonomi Indonesia.
Sebagai tanggapan, Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia telah membentuk satuan tugas untuk membahas undang-undang terkait. (*)
