BARAK.ID – Sebuah video berisi dugaan ujaran kebencian dan tuduhan keji tentang “Dinasti Drakula Penghisap Darah Simalungun” telah menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat Kabupaten Simalungun.
Video tersebut dinilai sebagai upaya provokasi yang dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan sentimen negatif di tengah-tengah publik.
Menanggapi hal tersebut, Sabar Sirait, Sekretaris Jenderal MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun, melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara.
Laporan resmi telah diterima pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/B1606/XI/2024/SPKT/POLDA Sumatera Utara pada Kamis, 7 November 2024.
Sabar Sirait menyatakan bahwa video tersebut merupakan bentuk fitnah yang serius.
“Konten ini bukan hanya hinaan, tapi juga sebuah hasutan yang berpotensi memecah belah individu dan kelompok,” ungkap Sabar usai menyampaikan laporan di Medan, Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Sabar mengungkapkan bahwa video tersebut diduga kuat dibuat dan disebarkan oleh pihak yang berkaitan dengan tim pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Simalungun.
“Kami memiliki informasi bahwa video ini disebarkan oleh oknum tim pemenangan Radiapoh Hasiholan Sinaga-Azi Pratama Pangaribuan, atau Paslon Bupati Nomor Urut Satu,” jelas Sabar.
Menurutnya, beberapa individu yang terlibat sudah diidentifikasi.
“Ada dua nama yang muncul, yakni BS dan AY, yang diduga sebagai pelaku utama. Nama ini diungkap oleh TN, salah satu koordinator desa, dan MS, koordinator kecamatan dari tim RHS-AZI,” tambah Sabar.
Ia menyesalkan adanya strategi politik seperti ini.
“Dalam politik, seharusnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Menyebarkan hoaks dan fitnah, apalagi dengan motif untuk menjatuhkan lawan, merupakan tindakan tidak bermoral yang hanya akan merusak tatanan masyarakat,” tegasnya.
Video yang telah beredar luas itu tak hanya menuai reaksi keras dari kalangan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal.
Sabar menegaskan bahwa dampak dari konten seperti ini sangat berbahaya, terutama menjelang Pilkada pada 27 November mendatang.
“Hoaks seperti ini dapat memicu permusuhan antarpendukung, bahkan bisa berkembang menjadi konflik yang sulit dikendalikan,” katanya.
Seorang warga Simalungun, Lestari Sinaga, menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi ini.
“Saya merasa terganggu dengan adanya video tersebut. Sebagai masyarakat, kami hanya ingin Pilkada berjalan damai tanpa ada isu yang memecah belah,” tuturnya.
Sebagai tokoh pemuda sekaligus Ketua KNPI Kabupaten Simalungun, Sabar Sirait mendesak aparat kepolisian untuk bertindak cepat dan tegas.
“Laporan ini harus segera ditindaklanjuti agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Kita tidak ingin kasus seperti ini terulang, apalagi di masa-masa kritis menjelang Pilkada,” ujarnya.
Ia juga berharap agar semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di Simalungun dapat menjaga integritas.
“Politik harus bersih dari hoaks dan isu SARA. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan semakin terkikis,” imbuh Sabar.
Pun begitu, Sabar juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
“Kami meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten hoaks seperti ini. Jika ada yang menerima video serupa, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Di tengah situasi ini, Sabar Sirait berharap proses Pilkada dapat berjalan lancar dan damai.
Ia mengungkapkan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pandangan politik.
“Kita harus ingat bahwa Pilkada adalah ajang memilih pemimpin, bukan untuk menciptakan permusuhan. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian di daerah kita,” katanya.
Triana Tambunan, warga lainnya menambahkan, sebagai pemilih di Simalungun, dirinya berharap semua pihak, termasuk para calon dan tim pendukungnya, dapat bersaing secara sehat tanpa menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti menyebarkan hoaks.
“Janganlah membuat konten yang bermuatan unsur ujaran kebencian atau SARA, selama ini kita di Simalungun sudah cukup harmonis dengan segala keberagamannya, cara seperti itu sangat tidak mendidik,” ungkapnya.
Polda Sumatera Utara kini memiliki tanggung jawab dan diminta untuk menuntaskan kasus ini secepat mungkin.
Sabar Sirait pun optimistis bahwa laporan ini akan membawa perubahan positif.
“Saya yakin, dengan komitmen yang kuat dari Polda Sumut, kita bisa mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Ini bukan hanya tentang Pilkada Simalungun, tapi juga tentang menjaga integritas demokrasi kita secara keseluruhan,” tutupnya. (*)
