PURBALINGGA, BARAK.ID – Kabag Operasi Polres Purbalingga AKP Tri Arjo Irianto mengingatkan para anggota Polres Purbalingga untuk menjaga netralitas mereka dalam menghadapi Pemilu 2024 yang semakin mendekat.
Polres Purbalingga Minta Anggota Polri Tetap Netral
Hal ini disampaikan dengan tegas saat memimpin apel pagi Satgas Operasi Mantap Brata (OMB) Candi 2023-2024, yang diselenggarakan dengan penuh kewaspadaan di halaman Mapolres Purbalingga pada Sabtu, 21 Oktober 2023.
“Kabag Operasi selaku Karendal Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 Polres Purbalingga menegaskan agar seluruh anggota Polres Purbalingga menjaga netralitas dalam Pemilu 2024,” pesan AKP Tri Arjo Irianto, memberikan maklumat kuat untuk menjaga integritas Polri selama proses pemilihan mendatang.
Penting untuk dicatat bahwa anggota Polri memiliki kewajiban untuk tetap netral dalam Pemilu, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak memilih dan dipilih dalam proses tersebut. Selain itu, mereka juga harus menjauhi segala bentuk aktivitas politik praktis yang dapat mengancam integritas lembaga.
AKP Tri Arjo Irianto menjelaskan bahwa mematuhi aturan ini adalah langkah kunci untuk mencegah pelanggaran yang melibatkan anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Beberapa larangan yang harus diindahkan antara lain adalah anggota Polri dilarang membantu deklarasi dukungan kepada partai politik peserta pemilu dan calon-calon legislatif maupun presiden serta wakil presiden.
Lebih jauh, anggota Polri dilarang memberikan, meminta, atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apa pun yang terkait dengan pemilu. Mereka juga tidak diizinkan untuk menggunakan atau memasang atribut pemilu, serta menghadiri dan menjadi pembicara dalam kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, atau pertemuan partai politik, kecuali untuk pengamanan berdasarkan surat tugas resmi.
Selain itu, anggota Polri juga dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarkan gambar atau foto partai politik, calon legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden melalui media massa, media online, dan media sosial. Mereka juga tidak boleh mengambil foto bersama dengan calon-calon tersebut, massa pendukung mereka, atau simpatisan.
Kebijakan ketat ini juga mencakup larangan bagi anggota Polri untuk melakukan foto atau self-picture di media sosial dengan pose yang dapat diartikan sebagai tindakan keberpihakan atau ketidaknetralan terhadap salah satu kubu. Hal ini penting untuk menjaga kesan netralitas yang harus dipertahankan oleh anggota Polri selama proses pemilihan.
Baca Juga: Polresta Manado Gelar Jumat Bacirita dalam Upaya Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas
Selain larangan-larangan tersebut, anggota Polri juga dilarang memberikan dukungan politik dan menunjukkan keberpihakan dalam bentuk apapun terhadap partai politik, calon legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus atau anggota tim sukses partai politik atau calon-calon tersebut.
Kabag Operasi Polres Purbalingga menekankan bahwa anggota Polri juga harus menghindari penggunaan kewenangan mereka atau pengambilan keputusan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian terhadap kepentingan politik partai politik, calon legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden. Kejelasan aturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa Polri tetap netral dalam menghadapi Pemilu 2024. (*)
