BARAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran di tingkat daerah agar berfokus pada program pembangunan yang memberi hasil yang nyata bagi masyarakat.
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah: Dana Anggaran Jangan Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding!
Dalam konteks ini, Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan rapat dan studi banding yang sering kali berlebihan.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” ungkap Presiden Jokowi ketika memberikan sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, pada Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut, Presiden menekankan perlunya keselarasan antara program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat dan daerah.
Menurutnya, penyusunan RKP yang terkoordinasi akan memberikan dampak positif pada pendapatan ekonomi lokal.
“Agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah,” papar Jokowi.
Selanjutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas alokasi dana, Presiden menyoroti penyebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mengikuti skala prioritas pembangunan yang jelas.
“Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana,” tegas Jokowi.
Tak ketinggalan, Jokowi juga menyoroti pentingnya menjalankan program-program pembangunan secara tepat sasaran dan strategis.
Baca Juga: Dari Total 241 Ribu, Visa Jemaah Haji Indonesia yang Telah Selesai Diproses Masih 171 Ribu
Dia memberikan contoh terkait penggunaan anggaran pengentasan stunting yang seharusnya diperuntukkan bagi upaya kesehatan di Puskesmas, namun digunakan untuk pembelian infrastruktur tidak relevan seperti pagar Puskesmas.
“Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,” jelasnya.
Dengan tegas, Presiden Jokowi berharap agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dapat menjadi panggung yang mampu menghubungkan agenda pembangunan dari pusat hingga daerah.
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keselarasan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)
