JAKARTA, BARAK.ID – Menko Polhukam, Mahfud MD, yang juga merupakan calon wakil presiden Ganjar Pranowo, mengungkapkan bahwa pihaknya mendeteksi dugaan kecurangan dalam proses pemilu. Namun, ia mengaku belum melakukan verifikasi atas berbagai laporan mengenai perihal itu.
Mahfud MD Soroti Dugaan Aparat Tak Netral
Laporan tersebut mencakup isu pemasangan dan penurunan baliho oleh pihak tertentu, serta dugaan intimidasi terhadap aktivis dan warga sipil oleh aparat.
Mahfud menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu yang jujur dan demokratis, seraya menyerukan kepada aparatur negara seperti TNI, Polri, dan ASN untuk menjaga netralitas. “Kami mendorong pemilihan yang bebas dari kecurangan dan tekanan, serta pemihakan pada kelompok tertentu harus dihindari,” ujarnya.
Dalam konteks ini, netralitas aparatatur pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, menjadi kunci. Mahfud juga meminta pihak-pihak yang terafiliasi dengan kontestan pemilu untuk menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyarankan pejabat publik yang maju dalam pemilihan presiden, termasuk Mahfud MD, untuk mengajukan cuti.
Baca Juga: Jokowi Capai Tahap Akhir Kesepakatan Saham Freeport, Indonesia Kuasai Lebih Banyak!
Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan, terutama mengingat posisi Mahfud sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
Khoirunnisa juga mendesak Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan laporan dugaan kecurangan pemilu dengan adil, memandang pentingnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dia menekankan bahwa kepercayaan pemilu tidak hanya terletak pada hasilnya, tapi juga prosesnya. (*)
