Barak.id – Jagat media sosial dihebohkan sebuah video viral yang memperlihatkan seorang perempuan pemilik warung di wilayah Kaladawa, Kabupaten Tegal, meluapkan amarah dan kekecewaannya. Dengan logat Ngapak yang kental, ia mempertanyakan tanggung jawab aparat kelurahan setelah lapak usahanya tetap dibongkar, meski merasa sudah memenuhi permintaan yang diajukan sebelumnya.
Rekaman berdurasi singkat itu menyebar cepat dan memantik simpati publik. Dalam video tersebut, yang dikutip pada Rabu (25/2/2026), perempuan itu menyampaikan protes secara terbuka.
Baca Juga: Isu Gempa Megathrust 2026 Disebut Bakal Guncang Indonesia, BMKG: Hoaks
Ia mengaku telah menerima janji bahwa warungnya tidak akan ditertibkan. Namun, janji yang ia yakini itu, menurut pengakuannya, berujung pada kekecewaan.
“Janji ora dibongkar, tapi nyatane tetep dibongkar,” ucapnya dalam video yang kini beredar luas, dengan nada tinggi menahan emosi.
Dugaan Permintaan Tak Pantas
Kasus ini tidak sekadar soal pembongkaran bangunan. Di balik penertiban tersebut, muncul tudingan serius yang membuat publik bereaksi keras.
Berdasarkan pengakuan dalam video, ada dugaan seorang oknum lurah meminta imbalan tak wajar agar warung tersebut tidak dibongkar.
Istilah yang disebut korban dalam rekaman itu merujuk pada permintaan hubungan pribadi atau “kelonan”.
Dugaan ini sontak memicu kemarahan warganet. Banyak yang menilai, apabila benar terjadi, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang sekaligus pelecehan terhadap warga yang tengah berjuang mempertahankan mata pencaharian.
Ironisnya, pemilik warung mengklaim dirinya telah memenuhi permintaan tersebut. Namun, penertiban tetap dijalankan. Ia merasa tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga martabatnya.
Reaksi Warganet Menguat
Sorotan publik terhadap peristiwa ini terus menguat. Sejumlah warga mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi pengawas pemerintahan segera turun tangan.
Mereka meminta klarifikasi terbuka serta penyelidikan menyeluruh guna memastikan kebenaran tudingan tersebut.
“Kalau memang ada penyimpangan, harus diproses secara hukum. Jangan sampai masyarakat kecil jadi korban,” tulis salah seorang warganet di kolom komentar.
Warganet menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut dugaan pelanggaran etik dan hukum, kasus tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan.
Pilihan Editor: Harga Bitcoin Hari Ini 25 Februari 2026 Tembus Rp 1,1 Miliar, Siap Lanjut Naik?
Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga laporan ini disusun, pihak kelurahan yang disebut dalam video belum menyampaikan keterangan resmi terkait tudingan yang beredar. Belum diketahui pula apakah laporan resmi telah dilayangkan oleh korban kepada aparat berwenang.
Pihak terkait juga belum mengumumkan adanya proses klarifikasi maupun pemeriksaan internal terhadap oknum yang diduga terlibat.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. [*/sh]
