BARAK.ID – Mendekati puncak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Simalungun, perhatian publik mulai tertuju pada dugaan kecurangan yang kian mencuat.
Pantau Politik Uang Modus Kegiatan Sosial Terselubung di Pilkada Simalungun!
Dalam langkah preventifnya, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Simalungun mengeluarkan instruksi khusus untuk mengawasi praktik-praktik curang, terutama politik uang, yang dinilai dapat merusak integritas demokrasi.
Ketua MPC PP Simalungun, El Kananda Shah, melalui Sekretaris Cabang Sabaruddin Sirait, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi soal potensi pelanggaran serius.
“Kami mendapat laporan adanya indikasi praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon).
Modusnya beragam, mulai dari kegiatan sosial hingga pembagian sembako,” ujar Sabar, Selasa (19/11/2024).
Terselubung di Balik Kegiatan Sosial
Menurut Sabar, modus politik uang ini tidak selalu terlihat terang-terangan.
Beberapa di antaranya dilakukan melalui kegiatan yang terlihat seperti bentuk bantuan sosial.
“Paslon tertentu diduga menyisipkan uang dalam paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Ada juga pasar murah yang dijalankan dengan dalih membantu ekonomi warga, padahal tujuannya untuk mempengaruhi pilihan politik,” jelasnya.
Praktik ini, lanjut Sabar, sangat berbahaya karena memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat.
“Kita tahu banyak warga yang membutuhkan bantuan, tapi jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Demokrasi tidak boleh dibeli,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, MPC PP Simalungun menginstruksikan seluruh kadernya, mulai dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting, untuk meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing.
Tugas mereka tidak hanya memantau, tetapi juga melaporkan segala bentuk dugaan kecurangan.
“Kami meminta kader untuk bergerak aktif di lapangan selama tiga hari ke depan. Jika menemukan indikasi praktik politik uang, segera hentikan dan laporkan ke pengawas kecamatan atau langsung ke kami di MPC,” kata Sabar.
Para kader yang bertugas di lapangan diwajibkan mengenakan seragam resmi Pemuda Pancasila.
“Ini sebagai bentuk identitas sekaligus menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga integritas Pilkada,” tambahnya.
Sabar menegaskan bahwa politik uang adalah salah satu ancaman paling serius dalam setiap proses demokrasi.
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan kandidat lain yang berkompetisi secara sehat, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.
“Kalau kecurangan ini dibiarkan, dampaknya sangat besar. Bukan hanya hasil Pilkada yang tidak legitimit, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi pemilu-pemilu berikutnya,” katanya.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa, Pemuda Pancasila merasa berkewajiban untuk terlibat aktif dalam menjaga proses demokrasi.
