BARAK.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Simalungun, suasana mulai menghangat.
Fokus Cegah Kecurangan Pilkada Simalungun, Sabar Sirait: Pemantauan Ketat Selama Tiga Hari!
Demi menjaga kelancaran pesta demokrasi ini, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Simalungun mengambil langkah tegas.
Melalui instruksi resmi, seluruh kader diminta meningkatkan pengawasan selama tiga hari ke depan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan.
Ketua MPC PP Simalungun, El Kananda Shah, melalui Sekretaris Cabang Sabaruddin Sirait, menyampaikan pesan penting kepada para kader.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila Simalungun, mulai dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting atau Nagori, untuk aktif mengawasi situasi di wilayah masing-masing,” ungkap Sabar saat memberikan keterangan pers, Selasa (19/11/2024).
Pemantauan Ketat Selama Tiga Hari
Selama tiga hari ini, fokus utama adalah memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran, terutama praktik politik uang.
Sabar menekankan bahwa setiap aktivitas mencurigakan harus segera dilaporkan.
“Kader wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang terindikasi sebagai pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti melalui Ketua PAC untuk disampaikan ke MPC,” jelasnya.
Keberadaan kader di lapangan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai garda terdepan menjaga transparansi Pilkada.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan jujur dan adil. Demokrasi harus dijaga,” tegas Sabar.
Selain tugas pemantauan, seluruh kader diminta mengenakan seragam Pemuda Pancasila selama bertugas.
Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga kredibilitas pemilu.
“Kader yang bertugas harus mengenakan atribut resmi. Ini penting, bukan hanya sebagai identitas, tapi juga menunjukkan keseriusan dan kehadiran kita di tengah masyarakat,” tambah Sabar.
Instruksi ini didasari informasi yang diterima MPC PP Simalungun terkait rencana salah satu pasangan calon (Paslon) menggunakan politik uang.
Sabar mengungkapkan, modus operandi yang dilaporkan cukup bervariasi.
“Ada dugaan mereka memanfaatkan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, pasar murah, hingga bakti sosial. Di dalam paket tersebut, sejumlah uang disisipkan dan diberikan kepada warga yang sudah terdata,” jelasnya.
Praktik ini dinilai mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat.
“Kami menolak tegas segala bentuk kecurangan. Demokrasi harus berjalan tanpa intervensi semacam ini,” tandas Sabar.
Lebih jauh, Pemuda Pancasila meminta kader tidak hanya melaporkan, tetapi juga bertindak cepat jika menemukan pelanggaran.
“Jika kader menemukan indikasi politik uang, kami minta segera menghentikannya dan melaporkan ke pihak berwenang, seperti pengawas kecamatan,” tegas Sabar.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk memutus mata rantai pelanggaran yang bisa merusak proses demokrasi.
Selain kader, masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan setiap indikasi kecurangan.
“Kami harap masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming materi. Demokrasi bukan soal keuntungan sesaat, tapi tentang masa depan daerah,” ujar Sabar.
