YOGYAKARTA, BARAK.ID – Saat dialog “3 Bacapres Bicara Gagasan” di Grha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/09/2023), Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDI-P, memberikan respons terhadap pertanyaan mengenai anggapan dirinya sebagai “presiden boneka”.
Respons Ganjar Terhadap Ejekan ‘Presiden Boneka’
“Presiden adalah presiden, menjalankan amanat penuh dari konstitusi. Tidak ada ruang untuk pengaruh luar, titik,” tegas Ganjar.
Ketika ditanya oleh seorang mahasiswi, Ganjar menekankan pentingnya menilai independensi seorang presiden dari cara ia mengambil keputusan. “Kita harus mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar murni atau dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, seperti pengusung, negara lain, atau kelompok tertentu,” ujar Ganjar.
Presiden, menurut Ganjar, adalah individu yang bersumpah untuk menjalankan konstitusi dengan independensi penuh. “Kalau kita bandingkan track record keputusan presiden satu per satu, kita bisa menilai apakah ada independensi dalam setiap keputusannya,” kata Ganjar.
Ganjar juga berbicara tentang citra PDI-P yang kerap menjadi bahan ejekan di kalangan netizen. Sebagai seorang yang telah menjadi anggota partai sejak masa kuliahnya, Ganjar memahami peran krusial partai politik dalam demokrasi. “Tidak ada demokrasi tanpa partai politik,” ungkapnya. Menyoroti masa mudanya, Ganjar mengenang bagaimana ia sering menjadi sasaran nyinyir ketika berpartisipasi dalam aksi demo. “Saya merasa kita harus masuk dalam sistem untuk benar-benar mengambil keputusan,” kata Ganjar.
Setelah memutuskan untuk bergabung dengan partai, Ganjar menceritakan perjalanannya di dunia politik, termasuk menjadi anggota DPR. Salah satu pencapaiannya yang paling berpengaruh adalah inisiasinya untuk memastikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur pengurus partai. “Ketika isu gender muncul, saya memastikan bahwa pengurus partai memiliki keterwakilan perempuan sebesar 30 persen,” ujarnya dengan bangga.
Baca Juga: Prabowo Subianto Prioritaskan Pengolahan Dalam Negeri
Ganjar, yang merupakan alumni UGM, menekankan betapa pentingnya hubungan antara keraton, kampus, dan kampung. Ini menjadi alasan dirinya mendukung UU Keistimewaan. “Peran Sri Sultan HB IX sangat penting dalam hal ini,” kata Ganjar. “Beberapa partai menolak UU Keistimewaan, namun dalam sepuluh menit, saya memutuskan untuk mendukungnya,” tambahnya.
Sebagai gubenur, Ganjar menekankan komitmennya pada pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mengutamakan APBD yang membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Saya anggota PDI Perjuangan. Anda semua bebas menilai apakah saya benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” tutupnya. (*)
