Serangan Balik Butet Kartaredjasa usai Dilaporkan Atas Tudingan Hina Presiden

BARAK.ID – Butet Kartaredjasa, seorang tokoh budaya, mendapati dirinya di pusaran hukum menyusul partisipasinya dalam sebuah kampanye politik.

Serangan Balik Butet Kartaredjasa usai Dilaporkan Atas Tudingan Hina Presiden

Kegiatan yang berlangsung di Alun-alun Wates, Kulon Progo, berakhir dengan Butet dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap melemparkan umpatan terhadap Presiden Joko Widodo.

Insiden ini memicu respons dari berbagai kelompok relawan dan tim hukum dari dua kubu politik yang menawarkan dukungan hukum kepada Butet.

Insiden bermula saat Butet, dalam suasana kampanye Ganjar-Mahfud, menyampaikan sindiran melalui pantun yang menyebut ‘tukang ngintil’, sebuah istilah populer yang menimbulkan spekulasi.

Pernyataannya tersebut diinterpretasikan oleh beberapa pihak sebagai penghinaan terhadap presiden, yang kemudian memicu serangkaian laporan dari relawan pendukung Jokowi ke kepolisian.

Kelompok yang melapor, termasuk Projo, Sedulur Jokowi, dan Arus Bawah Jokowi, didampingi TKD Prabowo-Gibran, menuduh Butet telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Mereka mengutip sebuah video yang menampilkan Butet berorasi sebagai bukti tindakan menghina presiden.

Namun, Butet menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya mengekspresikan pikiran dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

Dalam menghadapi tuduhan, Butet menerima dukungan dari tim hukum kandidat presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Juga: 3 Pekerja Perumahan di Siantar Tertimbun Longsor, 1 Tewas

Tim hukum dari kedua belah pihak menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan bantuan hukum, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya tentang persaingan politik, melainkan tentang kebebasan berpendapat dan demokrasi yang lebih luas.

Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat dan mengkritik kecenderungan untuk membatasi ekspresi di era saat ini.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdal Kasim, menggarisbawahi kesamaan pandangan kedua tim dalam mendukung Butet, menunjukkan solidaritas lintas kubu dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi. (*)