“Saya merasa terganggu dengan adanya video tersebut. Sebagai masyarakat, kami hanya ingin Pilkada berjalan damai tanpa ada isu yang memecah belah,” tuturnya.
Sebagai tokoh pemuda sekaligus Ketua KNPI Kabupaten Simalungun, Sabar Sirait mendesak aparat kepolisian untuk bertindak cepat dan tegas.
“Laporan ini harus segera ditindaklanjuti agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Kita tidak ingin kasus seperti ini terulang, apalagi di masa-masa kritis menjelang Pilkada,” ujarnya.
Ia juga berharap agar semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di Simalungun dapat menjaga integritas.
“Politik harus bersih dari hoaks dan isu SARA. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan semakin terkikis,” imbuh Sabar.
Pun begitu, Sabar juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
“Kami meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten hoaks seperti ini. Jika ada yang menerima video serupa, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Di tengah situasi ini, Sabar Sirait berharap proses Pilkada dapat berjalan lancar dan damai.
Ia mengungkapkan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pandangan politik.
“Kita harus ingat bahwa Pilkada adalah ajang memilih pemimpin, bukan untuk menciptakan permusuhan. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian di daerah kita,” katanya.
Triana Tambunan, warga lainnya menambahkan, sebagai pemilih di Simalungun, dirinya berharap semua pihak, termasuk para calon dan tim pendukungnya, dapat bersaing secara sehat tanpa menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti menyebarkan hoaks.
“Janganlah membuat konten yang bermuatan unsur ujaran kebencian atau SARA, selama ini kita di Simalungun sudah cukup harmonis dengan segala keberagamannya, cara seperti itu sangat tidak mendidik,” ungkapnya.
Polda Sumatera Utara kini memiliki tanggung jawab dan diminta untuk menuntaskan kasus ini secepat mungkin.
Sabar Sirait pun optimistis bahwa laporan ini akan membawa perubahan positif.
“Saya yakin, dengan komitmen yang kuat dari Polda Sumut, kita bisa mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Ini bukan hanya tentang Pilkada Simalungun, tapi juga tentang menjaga integritas demokrasi kita secara keseluruhan,” tutupnya. (*)