Teten menekankan bahwa capaian ini adalah langkah positif meskipun masih perlu usaha lebih untuk mencapai target yang ditetapkan. Ia menguraikan komitmen Kemenkop UKM dalam memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa, yang mencakup aspek pelatihan, pendampingan, pembiayaan, perizinan, serta sertifikasi yang akan memperluas akses dan meningkatkan kapasitas produksi UMKM.
Baca Juga: Pelantikan Ketua STT HKBP, Bupati Simalungun Tantang Inovasi Teologis
Pada intinya, Rakornas PBJ 2023 menjadi momentum refleksi dan penajaman strategi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini tidak hanya merefleksikan potensi UMKM dalam menyokong perekonomian nasional, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam mengorkestrasi kebijakan yang pro-rakyat dan pro-bisnis lokal.
Di balik kegiatan seremonial, Rakornas PBJ ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM dan industri dalam negeri. Keseriusan pemerintah daerah diwakili oleh dr Susanti dan rombongan dalam mendukung arah kebijakan ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan ekonomi lokal, tapi juga dedikasi dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan bersama. (*)
