Sejak Februari 2025, salah satu firma penasihat keuangan melaporkan bahwa klien mereka telah mentransfer sekitar 50 juta dolar AS ke Dubai dan Abu Dhabi. Angka ini meningkat tajam dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya mencatatkan perpindahan dana sebesar 10 juta dolar AS.
Sebagian besar dana ini digunakan untuk pembelian properti residensial dan komersial atas nama kerabat atau rekan guna menghindari deteksi. Beberapa individu bahkan mengajukan visa kerja di Dubai guna mendirikan perusahaan cangkang yang kemudian digunakan untuk membeli aset secara lebih fleksibel, menurut sumber yang dikutip Bloomberg.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kawasan Timur Tengah semakin menjadi tujuan utama bagi individu kaya Indonesia yang ingin mengamankan aset mereka. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pengawasan perbankan di Singapura, yang selama ini menjadi destinasi utama bagi kalangan berduit dari negara-negara tetangga. Setelah serangkaian skandal pencucian uang, perbankan Singapura menerapkan prosedur due diligence serta pemantauan transaksi yang lebih ketat.
Sementara itu, mata uang kripto seperti USDT memberikan celah bagi para investor untuk menghindari sebagian besar pengawasan tersebut. Meskipun dikenal memiliki volatilitas tinggi, aset digital ini menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi lintas negara tanpa hambatan regulasi yang signifikan.
Di Indonesia, permintaan terhadap USDT meningkat pesat sebagai instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi. Data dari Tokocrypto, salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Binance, menunjukkan bahwa perdagangan pasangan USDT/Rupiah kini menyumbang lebih dari 25 persen dari total volume harian mereka.
Respons dan Prospek Kebijakan Pemerintah
Meski situasi ini terus berkembang, analis dari Global Counsel LLP, Dedi Dinarto, menilai bahwa arus keluar dana ini masih dapat dibendung. Menurutnya, kepastian kebijakan fiskal dan jaminan terhadap iklim investasi yang kondusif bisa menjadi langkah strategis untuk meredam kekhawatiran investor.
“Jika Prabowo bersedia memberikan kepastian mengenai disiplin fiskal serta tetap berkomitmen terhadap proyek-proyek infrastruktur utama, arus modal keluar ini bisa ditekan,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global serta kebijakan domestik yang menjadi sorotan investor. Bagaimana respons pemerintah terhadap situasi ini akan sangat menentukan arah pergerakan modal dalam beberapa bulan mendatang. (*)
