Kapolres juga mengajak pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ESDM, untuk proaktif dalam memfasilitasi masyarakat dan mempercepat proses perizinan. Beliau menekankan perlunya mempertimbangkan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat dalam penerbitan IUP bagi perusahaan besar, demi menghindari konflik.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen Kapolres Sukabumi dalam mendukung legalisasi pertambangan rakyat dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. (*)