Menurut Bahlil, selama ada notifikasi dari kementerian teknis yang berwenang, proses perizinan bisa berjalan melalui OSS tanpa hambatan.
Pernyataan Bahlil ini tentu mendapat tanggapan dari anggota Komisi VI DPR RI.
Mereka menilai pentingnya transparansi dan kejelasan mengenai investasi asing, terutama dari perusahaan besar seperti Starlink.
“Kami berharap pemerintah bisa lebih transparan dalam proses perizinan dan investasi, agar tidak ada informasi yang simpang siur di masyarakat,” ujar salah satu anggota DPR.
Baca Juga: Ruben Onsu Tak Tuntut Hak Asuh Anak dan Harta Gana Gini Dalam Gugatan Perceraiannya
Investasi sebesar Rp30 miliar dengan tiga karyawan tentunya menimbulkan tanda tanya mengenai dampak jangka panjang kehadiran Starlink di Indonesia.
Beberapa pakar teknologi menilai bahwa meskipun jumlah investasi dan karyawan terlihat kecil, dampak dari kehadiran teknologi satelit ini bisa sangat signifikan.
Harapan terhadap peran Starlink di Indonesia tetap tinggi.
Banyak yang berharap bahwa kehadiran layanan internet satelit ini bisa menjembatani kesenjangan digital yang masih ada di banyak daerah di Indonesia.
Kehadiran Starlink di Indonesia memang menghadirkan banyak harapan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai skala dan dampaknya.
Dengan investasi sebesar Rp30 miliar dan hanya tiga karyawan, masih banyak yang harus dijawab mengenai bagaimana Starlink akan beroperasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teknologi di Indonesia. (*)
