“Penetapan UMP pertama kali sebesar nilai UMP induk,” seperti yang diatur dalam peraturan tersebut.
Baca Juga: UMP Sumatera Selatan 2024 Cuma Naik Rp 52 Ribu dari Tahun Sebelumnya
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah provinsi yang tidak melaporkan penyesuaian UMP sesuai dengan PP No. 51/2023 dan melewati batas waktu yang ditentukan akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tindak lanjut.
“Sanksi bukan dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kita laporkan ke Kemendagri,” ungkapnya.
Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:
- Aceh – 1,28% (Rp3,46 juta)
- Sumatra Utara – 3,67% (Rp2,80 juta)
- Sumatra Barat – 2,52% (Rp2,81 juta)
- Bangka Belitung – 4,04% (Rp3,64 juta)
- Kepulauan Riau – 3,76% (Rp3,4 juta)
- Riau – 3,22% (Rp3,29 juta)
- Jambi – 3,2% (Rp3,03 juta)
- Bengkulu – 1,7% (Rp2,41 juta)
- Sumatra Selatan – 1,55% (Rp3,45 juta)
- Lampung – 3,16% (Rp2,71 juta)
- Banten – 2,5% (Rp2,72 juta)
- DKI Jakarta – 3,6% (Rp5,06 juta)
- Jawa Barat – 3,57% (Rp2,05 juta)
- Jawa Tengah – 4,02% (Rp2,03 juta)
- DI Yogyakarta – 7,27% (Rp2,12 juta)
- Jawa Timur – 6,13% (Rp2,16 juta)
- Bali – 3,68% (Rp2,81 juta)
- NTB – 3,06% (Rp2,44 juta)
- NTT – 2,96% (Rp2,18 juta)
- Kalimantan Barat – 3,6% (Rp2,70 juta)
- Kalimantan Selatan – 4,22% (Rp3,28 juta)
- Kalimantan Tengah – menunggu putusan resmi
- Kalimantan Timur – 4,98% (Rp3,36 juta)
- Kalimantan Utara – menunggu putusan resmi
- Gorontalo – 1,19% (Rp3,02 juta)
- Sulawesi Utara – 1,67% (Rp3,54 juta)
- Sulawesi Tengah – 5,28% (Rp2,73 juta)
- Sulawesi Tenggara – 4,6% (Rp2,88 juta)
- Sulawesi Selatan – 1,45% (Rp3,4 juta)
- Sulawesi Barat – 1,5% (Rp2,91 juta)
- Maluku – menunggu putusan resmi
- Maluku Utara – 7,50% (Rp3,2 juta)
- Papua – menunggu putusan resmi
- Papua Barat – menunggu putusan resmi
- Papua Tengah – menunggu putusan resmi
- Papua Pegunungan – menunggu putusan resmi
- Papua Selatan – menunggu putusan resmi
- Papua Barat Daya – menunggu putusan resmi
Kenaikan UMP yang beragam di berbagai provinsi menjadi sorotan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Penyesuaian upah minimum provinsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pekerja di seluruh negeri. (*)
