Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, adalah salah satu figur yang berpotensi menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Anwar Usman Dicopot Tak Goyahkan Pasangan Prabowo-Gibran
Laporan yang memicu sidang etik ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, hingga sejumlah pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), yang menuntut transparansi dan keadilan dalam lembaga konstitusi negara.
Selain Anwar Usman, sanksi lisan juga diberikan kepada hakim lain yang terbukti tidak dapat menjaga kerahasiaan informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang seharusnya tertutup dari publik. MKMK mengutuk keras tindakan tersebut, yang dianggap melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip yang mengatur perilaku hakim konstitusi. (*)
